Staf Ahli Gubernur Babel Eko Kurniawan Gagas Aplikasi Pengawasan Perizinan Berbasis Teknologi Informasi

PANGKALPINANG,- Model pengawasan perizinan bidang lingkungan hidup di provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih perlu penyempurnaan mengingat berbagai keterbatasan seperti ketersediaan anggran.

Dari jumlah perizinan yang dikeluarkan hingga tahun 2022 ini sebanyak  214 persetujuan lingkungan terdiri dari 10 sektor usaha meliputi lingkungan hidup dan kehutanan 13, pariwisata 1, multi sekor 5, perhubungan 24, perikanan dan kelautan 32, perindustrian 2, pertanian 18, pekerjaan umum 13, ketenagalistrikan 12 , dan energi sumber daya mineral 94 yang pengawasannya baru mencapai sekitar 60 persen.

Hal itu diungkapkan Staf Ahli Gubernur Kepulauan Bangka Belitung  bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan Eko Kurniawan saat FGD membangun aplikasi Sistem Pembinaan dan Pengawasan Persetujuan Lingkungan Secara Tidak Langsung Berbasis Teknologi  Informasi  berlangsung di ruang rapat pantai Romodong kantor gubernur air itam Pangkalpinang dihadiri OPD terkait Dinas Ligkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu, dan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Senin (19/9/2022).

Aplikasi yang digagas Eko Kurniawan dalam rangka aktualisasi kepemininan untuk implementasi proyek perubahan pada pelatihan kepemimpinan nasional tingkat II angkatan VIII tahun 2022 itu, dirinya berharap dengan aplikasi yang disingkat PAPA PERLU TILANG BETI tersebut membantu memudahkan pengawasan seluruh perizinan yang telah dikeluarkan.

"nah kita bangun aplikasi yang mungkin bisa membantu itu, jadi kita berharap pengawasan tidak langsung berbasis teknologi informasi ini dapat memudahkan dinas lingkungan hidup untuk melakukan pengawsan tehadap izin lingkungan yang sudah dikeluarkan",  terang Eko Kurniawan.

Lebih lanjut mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini mengatakan, rancangan aplikasi terlebih dahulu dikaji dengan menghimpun masukan dari berbagai pihak baik dari opd maupun sektor lain yang terkait untuk penyempurnaan sebelum disampaikan kepada gubernur.

"masukan dari beberapa opd dan sektor terkait tentu akan sangat membantu sekali untuk menyempurnakan hasil kajian ini, jadi dengan demikian kajian nanti yang akan disampaikan kepada pak gubernur itu lebih komprehensif sehingga pak gubernur bisa memberikan arahan atau disposisi kepada dinas teknis untuk menindaklanjuti hasil kajian itu", kata Eko.

Dengan memanfaatkan aplikasi Sistem Pembinaan dan Pengawasan Persetujuan Lingkungan Secara Tidak Langsung Berbasis Teknologi  Informasi  (PAPA PERLU TILANG BETI) nantinya akan memberikan kemudahan bagi instansi teknis dan pemegang perizinan untuk memenuhi kewajiban kewajibannya.

"harapan kedepannya mungkin aspek pengawasan perizinan di Povinsi Kepulauan Bangka Belitung  ini akan dapat dilaksanakan lebih mudah bagi perusahaan sendiri dan memudahkan untuk menyampaikan laporan sehingga dengan demikian terbangun apa yang disebut dengan efektifitas dan efisiensi didalam pengawasan", tutup Eko Kurniawan.

Semenara itu, Kepala sub koordinator Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Abdul Hadi menyambut positif ide Staf Ahli Gubernur yang membidangi pembangunan termasuk lingkungan hidup itu yang akany memudahkan tugas pengawasan.

"dengan adanya apa yang disampaikan pak eko ini sangat membantu sekali terkait dengan pelaksanaan pengawasan ini",  ucap Abdul Hadi.

Selanjutnya Abdul Hadi menyampaikan masukannya untuk memasukan titik koordinat perusahaan pemegang izin guna memudahkan dalam pencarian posisi keberadaan perusahaan.

"yang pertama kita menentukan titik titiknya dulu titik itu dipetakan di koordinat begitu klik ketemu titiknya di mana nama PT nya apa. Terkait menu yang didalamnya itu bisa tercover dimenunya ketaatan lingkungan hidup dalam hal ini aspek perizinan yang pertama yang kedua spek pencemaran air (ppa) kemudian udara (ppu) dan pengolahan limbah B3 yang kelima kkl untuk tambang", saran Abdul Hadi

Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu dari Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu  (DPMPTSP) Hardian juga mengapresiasi  rancangan aplikasi staf ahli gubernur Kepulauan Bangka Belitung Eko Kurniawan yang menurutnya  sangat diperlukan dalam rangka pengawasan.

"pada prinsipnya sangat setuju terkait penyiapan aplikasi ini, sangat mendukung aplikasi terkoneksi ke PTSP sehingga mudah memantau untuk pengawasan memang  sangat diperlukan", kata Hardian.

Namun secara teknis menurut Hardian, setelah izin diterbitkan berdasarkan permendagri  98 bahwa pengawasan itu menjadi tanggungjawab teknis  tetapi secara administrasi tanggungjawab pihaknya (DPMPTSP).

Sumber: 
DLHK
Penulis: 
Suherman
Fotografer: 
Suherman
Bidang Informasi: 
DLH