Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Amransyah Muslimin, S.T., M.T., menekankan pentingnya penguatan kolaborasi antarinstansi dalam penanganan permasalahan kawasan hutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal tersebut disampaikan saat rapat koordinasi bersama Satgas PKH dan seluruh kepala UPTD KPHP/L terkait pengumpulan data tambang dan kebun sawit di Ruang Rapat DLHK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kamis (9/7/2026).
Dalam arahannya, Amransyah menyampaikan bahwa dalam beberapa bulan terakhir berbagai persoalan kehutanan di Bangka Belitung kerap menjadi sorotan media. Namun demikian, menurutnya, tidak semua permasalahan tersebut berada dalam kewenangan penuh DLHK Provinsi sehingga diperlukan sinergi yang lebih erat antarinstansi.
“Apabila terdapat permasalahan di lapangan, mari kita komunikasikan dan konsultasikan bersama. Kita harus memahami kendala yang dihadapi sehingga pengawasan di kawasan hutan dapat berjalan lebih optimal,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa keterbatasan anggaran, termasuk pembatasan perjalanan dinas dari pemerintah pusat, turut memengaruhi pelaksanaan kegiatan pengawasan. Oleh karena itu, kegiatan di lapangan perlu diarahkan agar lebih efektif dan menghasilkan informasi yang benar-benar dibutuhkan.
Amransyah juga meminta agar kegiatan lapangan tidak hanya dipandang sebagai patroli rutin, tetapi mampu menghasilkan data dan informasi mengenai kondisi riil kawasan hutan.
Selain itu, terkait kegiatan penyidikan, ia mengingatkan agar pelaksanaannya tetap sesuai ketentuan dengan melibatkan pendampingan dari Korwas. Dukungan dan koordinasi dengan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) juga dinilai penting dalam memperkuat pelaksanaan tugas di lapangan.
Menurut Amransyah, hasil akhir yang diharapkan dari setiap kegiatan adalah tersedianya data yang akurat mengenai kondisi dan tingkat kerusakan kawasan hutan, sehingga dapat ditentukan lokasi-lokasi yang menjadi prioritas penanganan.
