Pangkalpinang – Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Inventarisasi dan Sinkronisasi Data Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove (RPPEM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Selasa (2/6/2026).
Kegiatan yang dihadiri oleh perwakilan instansi pemerintah, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, serta pemangku kepentingan terkait ini bertujuan untuk menginventarisasi dan menyinkronkan data sebagai dasar penyusunan dokumen RPPEM yang komprehensif dan berkelanjutan.
Mewakili Plt. Kepala DLHK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sekretaris DLHK, Kurnia Alzulami, dalam sambutannya menyampaikan bahwa ekosistem mangrove merupakan salah satu kekayaan alam yang memiliki peran penting sebagai benteng perlindungan wilayah pesisir dari berbagai ancaman lingkungan.
Menurutnya, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2025, penyusunan RPPEM menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan pengelolaan ekosistem mangrove yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan.
“Dokumen RPPEM akan menjadi komitmen bersama sekaligus arah kebijakan dalam menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan kelestarian ekosistem pesisir di Kepulauan Bangka Belitung,” ujar Kurnia.
Lebih lanjut disampaikan bahwa keberhasilan penyusunan RPPEM sangat ditentukan oleh ketersediaan data yang valid, akurat, dan sinkron antar sektor. Oleh karena itu, tahapan inventarisasi data dan informasi lingkungan hidup serta sumber daya alam menjadi langkah penting untuk memetakan kondisi riil ekosistem mangrove, baik dari aspek ekologis maupun sosial ekonomi masyarakat pesisir.
Kurnia juga menegaskan bahwa proses inventarisasi dan sinkronisasi data bukan merupakan pekerjaan satu instansi semata, melainkan membutuhkan sinergi dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan.
“Melalui sinkronisasi data yang baik, kita akan memiliki panduan yang jelas dalam merumuskan kebijakan perlindungan dan pengelolaan mangrove yang selaras dengan prinsip keberlanjutan serta mendukung visi pembangunan Bangka Belitung sebagai wilayah agri-bahari yang maju dan berdaya saing,” katanya.
Melalui pelaksanaan FGD ini, diharapkan seluruh pihak dapat menyatukan persepsi, memperkuat koordinasi, serta membangun komitmen bersama dalam menjaga kelestarian ekosistem mangrove sebagai salah satu aset lingkungan yang sangat penting bagi keberlanjutan kehidupan masyarakat dan pembangunan daerah.
