PANGKALPINANG – Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Enumerator dan Verifikator Program Kampung Iklim (ProKlim) di Swiss-Belhotel Pangkalpinang, Selasa (20/10/2026). Kegiatan ini dibuka oleh Kepala DLHK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Amransyah Muslimin, S.T., M.T.
Dalam sambutannya, Amransyah menyampaikan bahwa perubahan iklim saat ini menjadi tantangan nyata yang memerlukan perhatian dan tindakan bersama. Dampaknya semakin dirasakan melalui perubahan pola curah hujan, potensi cuaca ekstrem, kenaikan suhu, risiko kekeringan, serta ancaman terhadap ekosistem pesisir yang perlu mendapat perhatian serius.
Menurutnya, upaya menghadapi perubahan iklim tidak dapat hanya mengandalkan kebijakan pemerintah atau kegiatan berskala besar. Keterlibatan aktif masyarakat juga sangat diperlukan, mulai dari tingkat keluarga, kelompok masyarakat, desa dan kelurahan hingga komunitas.
Dalam konteks tersebut, Program Kampung Iklim (ProKlim), yang telah direkonseptualisasi menjadi program berbasis komunitas untuk iklim, memiliki peran strategis dalam mendorong partisipasi masyarakat untuk melaksanakan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara nyata, terencana, dan berkelanjutan.
Amransyah menegaskan bahwa enumerator dan verifikator memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan ProKlim. Enumerator bertugas mengumpulkan informasi serta mendokumentasikan kondisi dan kegiatan masyarakat sesuai dengan instrumen dan pedoman yang berlaku. Sementara itu, verifikator bertanggung jawab memeriksa kesesuaian, kelengkapan, konsistensi, serta bukti pendukung atas informasi yang disampaikan.
“Kedua peran ini harus saling melengkapi agar data ProKlim yang dikumpulkan dan diverifikasi dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Melalui kegiatan bimtek ini, diharapkan seluruh peserta memiliki pemahaman yang sama mengenai mekanisme pengumpulan data, penggunaan instrumen, dokumentasi bukti, pengisian informasi, serta proses verifikasi ProKlim.
Amransyah juga menekankan tiga hal penting yang harus menjadi perhatian peserta, yaitu integritas dan objektivitas, ketelitian serta keseragaman pemahaman, dan pendekatan partisipatif kepada masyarakat. Ketiga hal tersebut menjadi landasan penting untuk menghasilkan data yang akurat sekaligus membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat dalam pelaksanaan ProKlim.
Kegiatan ini terlaksana dengan dukungan pendanaan proyek RBP REDD+ for Result Period 2014–2016, GCF Output 2, Kategori Pemanfaatan II, yang disalurkan melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dengan Yayasan Sahabat Cipta sebagai lembaga perantara.
Dukungan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan tata kelola data ProKlim, serta pengembangan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Menutup sambutannya, Amransyah mengajak seluruh pihak untuk menjadikan ProKlim sebagai gerakan bersama yang tidak berhenti pada pendataan dan pelaporan, tetapi mampu mendorong aksi nyata di tengah masyarakat.
Aksi tersebut dapat diwujudkan melalui penghematan air dan energi, pengelolaan sampah, pemeliharaan tutupan vegetasi, perlindungan ekosistem, serta pengembangan berbagai upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sesuai dengan kondisi dan potensi wilayah masing-masing.
Melalui penguatan kapasitas enumerator dan verifikator, DLHK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berharap pelaksanaan ProKlim semakin berkualitas dan mampu mendorong terwujudnya masyarakat yang tangguh terhadap dampak perubahan iklim.
